Pasang “Baliho” di Hati Masyarakat, Nurdin Abdullah Menang

“Jika ingin disenangi masyarakat maka buatlah “baliho” di hati masyarakat.” Demikian pernyataan Nurdin Abdullah, Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulsel, ketika bertemu awal Januari 2011 silam. Pernyataan yang dia kemukakan sebagai respons atas tata bangun relasi pemimpin dan rakyatnya.

Kata-kata tersebut dia buktikan. Lima tahun terakhir di masa jabatannya sebagai bupati ke-9 dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Bantaeng, wilayah berjarak kurang lebih 120 kilometer dari Makassar tidak disesaki baliho-baliho bupati. Jalan-jalan utama hingga setapak di pedesaan hampir steril dari spanduk. Bahkan, menjelang pilkada pun ramai baliho dan spanduk tidak seperti yang dapat kita dijumpai di daerah-daerah lainnya.

Tetapi, sekali lagi Nurdin Abdullah membuktikan bahwa memasang “baliho” di hati masyarakat jauh lebih efektif ketimbang memasangi baliho setiap sudut jalan, setiap hamparan trotoar, dan setiap batang pohon.

Kembali maju sebagai kandidat bupati periode lima tahun ke depan di daerah seluas 395,83 kilometer itu, Nurdin Abdullah masih sangat tangguh bagi ketiga pasang kandidat lain pada pilkada yang dihelat Rabu (17/4) lalu itu. Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilansir sejumlah lembaga survei, kandidat petahana meraih suara yang fantatis yakni di atas 84 persen.

Jika nantinya hasil hitung manual KPU tidak berbeda jauh dari hitung cepat maka perolehan suara guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin itu akan masuk urutan kelima sebagai kandidat bupati di Indonesia yang mencapai suara di atas 80 persen. Empat teratas adalah Makmun Ibnu Fuad di Bangkalan (93 persen), Joko Widodo di Solo (90 persen), Ahmadi di Mojokerto (87 persen), dan I Gede Winase di Jembrana (87 persen).

“Baliho” Ala Nurdin Abdullah

Seperti apa “baliho” Nurdin Abdullah yang terpasang di hati masyarakatnya? Januari 2011, saya mengawali rencana penelitian di Kabupaten Bantaeng dengan membuat janjian bertemu sang kepala daerah. Atas jasa Kepala Bagian Humas dan Protokol saat itu, Syahrul Bayan, pertemuan berlangsung lancar dan hangat.

Dalam pertemuan tersebut, Nurdin Abdullah banyak memaparkan visi Bantaeng sebagai “Wilayah Terkemuka Berbasis Desa Mandiri”. Untuk mewujudkan visi tersebut, sejak terpilih sebagai bupati pertama kali 6 Agustus 2008 lalu, dia membenahi seluruh aspek desa mulai dari infrastruktur hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada seluruh desa di Bantaeng.

Masing-masing BUMDes mendapatkan penguatan baik dari aspek manajemen maupun finansial berupa suntikan dana hibah Rp100 juta. BUMDes diberikan kepercayaan penuh mengelola potensi desa masing-masing di mana BUMDes berada. Dalam skema yang lebih luas, visi tersebut akan mewujudkan Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan di selatan Sulawesi Selatan dengan menyertakan pembangunan pelabuhan, pengembangan agrowisata, serta peningkatan sektor-sektor industri.

Sektor pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi makro di atas merupakan satu dari dua hal yang menarik perhatian saya waktu itu. Satu hal lainnya adalah pada pembangunan sektor kesehatan.

Merespons kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang cepat, Nurdin Abdullah membentuk Brigade Siaga Bencana (BSB). Kantor BSB berada satu atap dengan satuan tugas lainnya yang tergabung dalam tim Emergency Services seperti satuan bantuan sosial, satuan operasi, rehabilitas dan pemulihan, serta satuan pemadam kebakaran.

Secara umum BSB bekerja bila ada panggilan yang masuk melalui call center 113. Atas dukungan puluhan dokter umum dan perawat yang bekerja berdasarkan sistem shift selama 24 jam, tim BSB siap menjemput pasien hingga pelosok desa.

Masyarakat sebagai Customer

Ciri pemerintahan yang baik adalah yang melayani masyarakat. Menurut Osborne & Gaeblar (1993), pemerintahan harus digerakkan oleh kebutuhan pelayanan kepada pelanggan atau dikenal dengan istilah, customer-driven government.

Model customer-driven government adalah model di mana para birokrat tidak lagi berlaku layaknya raja seperti birokrat di zaman kerajaan. Atau pun, ketika para birokrat tidak lagi menjadikan dirinya sebagai pamong sebagaimana yang terjadi pada zaman birokrasi kolonial.

Customer-driven government berorientasi pada pelayanan yang cepat, murah, merata, terjangkau, dan memuaskan bagi masyarakat. Birokrat-birokrat yang bekerja dengan model ini tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari masyarakat. Karena dengan senang hati memaksimalkan pelayanannya, baik layanan pasif berupa sikap terbuka melayani setiap permintaan masyarakat, maupun layanan aktif yang tercermin dari kesigapan aparatur pemerintahan untuk mencari tahu kebutuhan masyarakat yang masih kurang.

Dalam penilaian saya yang mungkin subyektif ini, Nurdin Abdullah, melalui beberapa terobosan program yang bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat di atas, telah menjalankan customer-driven government. Seharusnya kepala daerah yang lain pun, khususnya yang masih ingin ‘nyalon’ untuk jabatan yang sama atau pun untuk jabatan yang lebih tinggi perlu lebih rajin membuat “baliho” di hati masyarakat, bukan hanya program yang baik tetapi juga pembuktian atas kinerja transparansi dan akuntabilitas publik